SIGMANEWS.ID – Jakarta, Tindakan negatif sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di Jepang tengah menjadi sorotan publik dan pihak berwenang.
Baca Juga: CCTV Terbaru di Misteri Kematian Diplomat Muda Kemlu
Tiga WNI Melakukan Perampokan di Jepang
Perampokan terjadi pada Januari 2025 di Hokota, Prefektur Ibaraki. Setelah penyelidikan yang berlangsung selama lima bulan, polisi akhirnya berhasil menangkap tiga tersangka yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.
Hingga saat ini, motif perampokan masih terus didalami oleh pihak berwenang. Korban diketahui merupakan warga lokal yang tinggal di Hokota.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah Sumirat, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan pendampingan hukum kepada ketiga WNI tersebut. Ia menambahkan, ketiganya diketahui tinggal di Jepang melebihi batas waktu—overstayer.
“Ketiga WNI telah didampingi pengacara dan KBRI Tokyo terus bekoordinasi dengan Kepolisian Mito, Kashima, dan Namegata di Prefektur Ibaraki, tempat ketiga WNI tersebut ditahan, untuk dapat menjenguk, memeriksa kondisi mereka,” jelas Rolliansyah, Jumat (4/7).
“Dan tentunya melakukan wawancara untuk mengetahui motif dan detail informasi lainnya,”
Pejabat Beri Teguran Keras Terkait Perilaku Buruk WNI
Pejabat Jepang menegur YouTuber Neo Japan akibat keresahan warga atas perilaku buruk sejumlah WNI di Jepang.
Dalam percakapan melalui sambungan telepon, pejabat menyatakan insiden baru-baru ini telah memperburuk citra Indonesia di mata publik Jepang.
Salah satu kasus yang disorot adalah aktivitas kelompok silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Jepang yang menggunakan fasilitas umum seperti jembatan dan taman tanpa izin resmi.
Aksi mereka yang membentangkan spanduk dan berlatih silat secara terbuka dianggap melanggar ketertiban serta memicu keluhan warga.
KBRI Tokyo telah menangani masalah ini dan menyatakan bahwa PSHT telah meminta maaf dan berjanji untuk mematuhi aturan lokal.
Pejabat Jepang memperingatkan Indonesia bisa masuk “daftar hitam” jika kejadian serupa terus berulang.
Konsekuensinya, Jepang bisa menghentikan pengiriman pekerja, menolak mahasiswa asal Indonesia, dan menolak wisatawan asal Indonesia di masa depan.
Teguran ini dinilai sebagai peringatan serius atas perlunya kedisiplinan dan sikap warga negara Indonesia di luar negeri.
Pemerintah Indonesia sendiri telah berjanji akan memperketat regulasi dan pengawasan terhadap calon pekerja dan mahasiswa sebelum dikirim ke luar negeri.
