SIGMANEWS.ID – Jakarta, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengecam kebijakan tarif perdagangan yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap sejumlah negara, termasuk negara-negara ASEAN.
Tanpa menyebut pihak tertentu, Anwar menyoroti penggunaan tarif perdagangan sebagai alat untuk “menekan” dan “membatasi”.
Anwar sampaikan kecaman keras pada Rabu (9/7) saat Menteri Luar Negeri ASEAN bertemu di Kuala Lumpur, termasuk dialog dengan AS, China, dan Rusia.
Kebijakan tarif terbaru Trump terhadap sejumlah negara diperkirakan menjadi topik utama dalam pertemuan para diplomat senior ASEAN.
“Di seluruh dunia, alat yang dulu digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan, kini digunakan untuk menekan, mengisolasi, dan mengekang,” kata Anwar saat konferensi dimulai.
“Tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi kini telah menjadi instrumen tajam dalam persaingan geopolitik,” sebutnya, tanpa secara spesifik menyebut AS.
Anwar kecam kebijakan tarif Trump menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, ke Malaysia di tengah kekhawatiran perang dagang.
Rubio dijadwalkan tiba di Kuala Lumpur pada Kamis (10/7) pagi untuk menghadiri rangkaian pertemuan selama dua hari.
Agenda tersebut mencakup konferensi tingkat menteri dan pertemuan pra-Menlu Asia Timur yang turut dihadiri mitra dagang utama AS seperti Jepang dan Korea Selatan.
Menjelang kunjungan Rubio, pejabat AS menyatakan Washington “memprioritaskan” komitmennya terhadap Asia Timur dan Tenggara.
Namun, kunjungan tersebut terjadi di tengah kekhawatiran banyak negara terkait tarif Trump yang dianggap menghukum.
Pada Senin (7/7), Trump umumkan tarif 25% untuk sekutu utama AS dan 25-40% untuk 12 negara, termasuk anggota ASEAN seperti Malaysia dan Laos.
Baca Juga: Tragis! Tewasnya Diplomat Kemlu: Kepala Terlilit Lakban!
Tarif Perdagangan Baru Trump terhadap Negara Mitra
Hingga kini, hanya Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dengan AS sehingga tarifnya turun dari 46 persen menjadi 20 persen.
Dalam daftar tarif Trump, Thailand dan Kamboja diancam tarif 36 persen, Indonesia 32 persen, Malaysia 25 persen, serta Laos dan Myanmar 40 persen.
Upaya Kolektif
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menekankan pentingnya upaya kolektif ASEAN dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI.
Menurut Sugiono, upaya kolektif penting agar ASEAN tetap relevan menghadapi tekanan geopolitik dan geokonomi global.
Ia juga menyoroti laporan UNCTAD 2024 yang menunjukkan penurunan investasi global, meski investasi riil di ASEAN justru naik 10 persen.
“Ini menunjukkan kepercayaan investor yang terus tumbuh. ASEAN harus tetap menjadi jangkar kestabilan dan magnet bagi investasi berkelanjutan,” tegas Menlu Sugiono.
“Saat ini, kita berada di titik yang sangat krusial. Rivalitas geopolitik dan tren proteksionisme global terus meningkat dan beriisko mengikis kesatuan dan relevansi kawasan. Urusan geopolitik dan geokonomi tidak lagi bisa dipisahkan. Jika ingin tetap relevan, ASEAN harus mampu menghadapi ini semua,” kata Sugiono.
